Pemerintah kota Bogor

BERITANESIA.ID - Memasuki tahun 2021, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor menginformasikan bahwa aka nada ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun. Aries Hendardi selaku Kabid Formasi, Data dan Penatausahaan pada BKPSDA mengungkapkan bahwa ada 329 ASN yang akan memasuki masa pensiun di tahun ini. “Untuk ASN yang pensiun tahun ini ada 329 orang,” ungkap Aries (24/1).

Pemerintah Kota Bogor sebenarnya sudah memiliki 7.012 ASN, namun jika dilihat dari jumlah penduduk yang mencapai 1,1 juta jiwa, idealnya Kota Bogor memiliki 12.000 ASN. “Kalau melihat ideal, seharusnya kita memiliki sekitar 12.000 ASN,” ungkap Aries.

Jika dirinci berdasarkan jenisnya, dari 7.012 ASN Kota Bogor, 3.914 diantaranya mengemban tugas sebagai jabatan fungsional, sementara 3.098 lainnya mengemban tugas sebagai jabatan struktural. “Memang jabatan fungsional lebih banyak, tapi tetap saja masih belum ideal,” ungkap Aries.

Aries menilai saat ini Kota Bogor masih kekurangan ASN. Meskipun Kota Bogor dihadapi dengan kenyataan yaitu kekurangan ASN, Aries enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai posisi ASN yang dibutuhkan. “Kekurangannya sekitar 5.000 ASN. Khususnya ASN pelayanan dasar seperti guru dan dokter,” ungkap Aries.

Berbeda dengan Aries, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto membenarkan jika Pemkot Bogor saat ini sedang kekurangan ASN. Meski begitu, Wali Kota Bogor tersebut enggan memberikan banyak komentar mengenai hal ini. “Kita butuh akuntan. Kita butuh IT, kita butuh guru, kita butuh dokter. Tapi kita juga harus mawas diri, jangan sampai kebutuhan itu membebani belanja tidak langsung kita. Harus dirasionalisasikan dulu,” ungkap Bima Arya (24/1).

Yus Fitriadi selaku pengamat pemerintahan menilai sebelum dibukanya pendaftaran ASN, seharusnya Pemkot Bogor melakukan evaluasi khusus terlebih dahulu, yaitu untuk mengetahui efektifitas kinerja ASN. Evaluasi kinerja, target capaian, hingga beban kerja ASN menjadi sejumlah poin yang harus dievaluasi oleh Pemkot Bogor sebelum melakukan pembukaan pendaftaran CPNS nanti. “Jangan sampai, ditambahnya ASN tidak berpengaruh banyak untuk kemaslahatan,” ungkap Yus Fitriadi (24/1).

Idealnya, pemerintah menempatkan sejumlah ASN yang difokuskan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat daripada memperbanyak ASN struktural. Pemerintah melakukan kesalahan besar apabila memperbanyak ASN struktural daripada memperbanyak ASN pelayanan, karena yang harus dipenuhi adalah ASN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti guru, tenaga kesehatan, petugas desa dan kecamatan. “Sektor pelayanan yang ASN nya harus ditambah, karena dari sektor ini yang akan menentukan capaian kinerja pemerintah daerah yang sebenarnya. ASN pada sektor ini yang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat dan melayani di tengah masyarakat. Intinya jangan tamba ASN, kecuali ASN pelayanan,” tutup pengamat pemerintahan tersebut (24/1).

Penulis : Dimas Adipratama
Editor : FFA

Tags

• ASN
• BKPSDA
• Pemkot Bogor