BERITANESIA.ID - Amerika Serikat (AS) kembali memblokir pernyataan bersama Dewan Keamanan PBB, yang menyerukan penghentian kekerasan dalam konflik Israel-Palestina pada Senin (17/5/2021).

Pemblokiran itu adalah yang ketiga kalinya dalam seminggu dilakukan oleh “Negara Paman Sam.” Akibatnya, sesi darurat dalam pintu tertutup lainnya akan diadakan kembali pada Selasa (18/5/2021).

Sebelumnya, naskah pernyataan bersama PBB rancangan China, bersama dengan Tunisia dan Norwegia diserahkan Minggu malam (16/5/2021), untuk mendapat persetujuan Senin (17/5/2021) oleh 15 anggota dewan.

Pada waktu yang sama, jet Israel terus menghantam Jalur Gaza dan jumlah korban tewas dari kekerasan selama seminggu melampaui 200 jiwa.

AS mengindikasikan bahwa mereka "saat ini tidak dapat mendukung ekspresi" (dalam draf pernyataan) oleh Dewan Keamanan PBB, kata seorang diplomat kepada AFP.

Misi diplomatik Norwegia untuk PBB mengumumkan bahwa Dewan Keamanan akan mengadakan pertemuan tertutup darurat baru tentang konflik Israel-Palestina pada Selasa (18/5/2021).

Pertemuan ini merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan oleh badan itu sejak 10 Mei.

"Situasi di lapangan terus memburuk. Warga sipil yang tidak bersalah terus terbunuh dan terluka. Kami ulangi: hentikan api. Akhiri permusuhan sekarang," kata delegasi di Twitter.

Dewan Keamanan telah mengadakan tiga pertemuan darurat tentang meningkatnya kekerasan dalam seminggu terakhir.

Dalam agenda terakhir pada Minggu (16/5/2021), anggota DK PBB masih belum mencapai kesepakatan, dengan sekutu utama Israel, Amerika Serikat (AS), dituduh menghalangi keputusan.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric menggarisbawahi pentingnya mengambil posisi yang terkonsolidasi dalam konflik tersebut.

"Saya menyatakan kembali kebutuhan akan suara yang sangat kuat dan bersatu dari Dewan Keamanan, yang menurut kami akan berpengaruh," katanya dalam konferensi pers.

Majelis Umum PBB akan mengadakan debat langsung tentang bentrokan Israel-Palestina pada pada Kamis siang (20/5/2021), kata juru bicara majelis Brenden Varma.

Menurut para diplomat, sidang akan berlangsung di tingkat menteri dan beberapa pejabat pemerintah sudah menyatakan akan ambil bagian.

Lindungi warga sipil, terutama anak-anak

Rancangan teks terbaru, yang dilihat oleh AFP, menyerukan "penurunan situasi, penghentian kekerasan dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan warga sipil, terutama anak-anak."

Pernyataan itu menyuarakan "keprihatinan besar" dewan pada krisis Gaza.

Termasuk mengungkapkan “keprihatinan serius" tentang kemungkinan penggusuran keluarga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem Timur. Serta, menentang "tindakan sepihak" yang kemungkinan akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut.

Rancangan tersebut juga mendukung upaya internasional untuk meredakan situasi, tanpa mengacu pada Amerika Serikat.

Di saat yang sama pernyataan itu menegaskan kembali dukungan dewan untuk solusi dua negara. Penyelesaian ini diharap bisa dinegosiasikan oleh Israel dan Palestina, untuk bisa "hidup berdampingan secara damai dalam perbatasan yang aman dan diakui."

Penolakan AS untuk mendukung pernyataan bersama Dewan Keamanan PBB telah ditanggapi dengan ketidakpercayaan oleh sekutunya.

"Kami hanya meminta AS untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan yang akan mengatakan hal-hal serupa, yang disampaikan secara bilateral dari Washington," kata seorang diplomat kepada AFP tanpa menyebut nama.

Pemerintahan Presiden Joe Biden bersikeras bahwa mereka bekerja di belakang layar, termasuk melalui kunjungan utusan ke wilayah itu. Sementara para diplomat menilai pernyataan PBB dapat menjadi bumerang.

Pada konferensi pers di Kopenhagen pada Senin (17/5/2021), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membela keputusan untuk memblokir pernyataan Dewan Keamanan yang menyerukan diakhirinya permusuhan.

"Kami tidak (ingin) menghalangi proses diplomasi," Blinken menekankan.