Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat untuk mengambil hikmah dari kasus dugaan korupsi Bupati Kutai Timur Ismunandar. Pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember 2020 menjadi kesempatan publik memilih kepala daerah yang bersih.
“Masyarakat selaku
pemilik hak pilih bisa mengambil pelajaran bagaimana menentukan kepala daerah
yang tepat dan terhindar dari korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli
Siregar kepada Media Indonesia, Minggu, 5 Juli 2020.
Menurut dia, Ismunandar yang terjaring operasi tangkap tangan
(OTT) KPK dapat menjadi peringatan bagi masyarakat supaya dalam setiap momentum
pilkada dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Caranya ialah memilih kandidat yang
memiliki rekam jejak bersih.
Langkah ini akan
membuat masyarakat tidak menyesal selama lima tahun ke depan karena pilihan
mereka terjaring aparat penegak hukum. Lebih dari itu, imbuh Lili, korupsi yang
dilakukan di tengah pandemi virus korona (covid-19) mencerminkan tidak adanya sense of crisis.
“Tentunya ini menjadi tugas jaksa untuk memasukkan pertimbangan
itu sebagai hal yang memberatkan,” papar Lili.
KPK meringkus tujuh tersangka buntut operasi tangkap tangan
(OTT) dugaan korupsi di Kutai Timur Ismunandar. Mereka meliputi Bupati Kutai
Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, dan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Musyaffa.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kutai Timur
Suriansyah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Timur Aswandini turut
menjadi 'pasien' KPK. Selain itu, ada tersangka pemberi suap yakni kontraktor
Aditya Maharani dan pihak swasta Deky Aryanto.
Komisi Antirasuah menduga ada penerimaan hadiah atau janji
kepada Bupati terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur
2019-2020. KPK menyita uang tunai Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan
total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp1,2 miliar.
Dalam OTT, Kamis, 2 Juli 2020, tim KPK bergerak di dua lokasi, yakni Jakarta dan Kutai Timur. Bupati serta istrinya, Musyaffa, dan Aswandini ditangkap di Jakarta dalam sosialisasi pencalonan kembali Ismunandar pada pilkada.