Penolakan terhadap Subsidi KRL Berbasis NIK: Pengamat Soroti Dampak Negatif dan Diskriminasi
BERITANESIA.ID, Jakarta - Pengamat kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan, menolak wacana subsidi KRL berbasis NIK, yang diusulkan dalam Rancangan APBN 2025. Tigor berpendapat bahwa kebijakan ini bisa memperburuk kemacetan di Jakarta dengan memfokuskan subsidi hanya pada kelompok tertentu. Ia menilai subsidi seharusnya menjadi insentif bagi semua pengguna transportasi publik, tanpa membedakan status ekonomi. Anggota DPR Sigit Sosiantomo juga meminta pemerintah menunda implementasi kebijakan ini, karena dianggap diskriminatif dan tidak pro-rakyat. Pemerintah memastikan bahwa tarif KRL tidak akan naik dalam waktu dekat dan skema berbasis NIK belum akan diberlakukan segera.