BERITANESIA.ID - TikTok, platform media sosial populer milik ByteDance, baru-baru ini merumahkan ratusan karyawannya di berbagai negara, termasuk Malaysia. Keputusan tersebut diambil seiring dengan upaya perusahaan untuk mengoptimalkan moderasi konten melalui penggunaan kecerdasan buatan (AI).

Sumber yang memahami situasi ini sebelumnya menyebutkan bahwa lebih dari 700 karyawan di Malaysia terkena dampak pemecatan ini. Namun, TikTok kemudian mengklarifikasi bahwa jumlah karyawan yang terpengaruh di Malaysia sebenarnya kurang dari 500 orang.

Sebagian besar karyawan yang terkena PHK ini bekerja dalam operasi moderasi konten. Mereka diberitahu mengenai keputusan tersebut melalui email pada Rabu malam, 9 Oktober 2024. Salah satu sumber yang memilih anonim mengungkapkan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari rencana TikTok untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional moderasi kontennya.

Dalam pernyataan resmi yang diberikan kepada Reuters, TikTok mengonfirmasi bahwa pemecatan ini akan berdampak pada beberapa ratus karyawan secara global. Ini adalah bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat model operasional moderasi konten di seluruh dunia.

ByteDance, induk perusahaan TikTok, tercatat memiliki lebih dari 110.000 karyawan yang tersebar di lebih dari 200 kota di seluruh dunia. TikTok juga merencanakan lebih banyak PHK bulan depan, sebagai bagian dari langkah konsolidasi operasional di beberapa wilayah.

"Kami melakukan perubahan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat model operasional global dalam moderasi konten," ujar juru bicara TikTok dalam pernyataan resminya.

Tahun ini, TikTok berencana menginvestasikan US$ 2 miliar untuk keamanan global, dengan fokus pada peningkatan efisiensi moderasi konten. Saat ini, 80 persen dari konten yang melanggar kebijakan platform telah dihapus secara otomatis oleh teknologi AI.

PHK ini terjadi di tengah tekanan regulasi yang meningkat terhadap perusahaan teknologi di Malaysia. Pemerintah setempat telah meminta operator media sosial, termasuk TikTok, untuk mengajukan lisensi operasi sebagai langkah dalam memerangi pelanggaran dunia maya. Tahun ini, Malaysia melaporkan peningkatan tajam dalam konten berbahaya di media sosial, yang mendorong pemerintah untuk meminta perusahaan meningkatkan pengawasan pada platform mereka.