BERITANESIA.ID -  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan laju penularan Covid-19 sejak 26 Januari hingga 8 Februari, dinilai Presiden Jokowi belum efektif  menekan angka Covid-19 sebagai gantinya pemerintah akan menerapkan PPKM skala mikro mulai selasa 9 februari. Jokowi menegaskan bahwa tujuan utama dari PPKM yaitu membatasi mobilitas masyarakat. Namun, dalam pelaksaan di lapangan masih ditemukan inkonsistensi antara petugas dan juga masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih serius dalam memerangi pandemi Covid-19.

Sayangnya kebijakan tersebut justru dinilai akan menyusahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi khususnya yang tinggal diwilayah PPKM. 

 Iwan (28) warga Jawa Tengah khawatir bahwa PPKM tidak efektif dalam menekan laju penyebaran Covid-19 meski terdapat banyak pembatasan. Ia menilai masyarakat saat ini sudah tidak peduli lagi dengan adanya aturan yang diterapkan oleh pemerintah. “Menurutku tidak efektif sekarang. Kenapa enggak pas libur panjang, biar masyarakat enggak kemana-mana,” ungkap Iwan.

Selanjutnya salah satu warga Mampang, yaitu Pamungkas (45) menilai penerapan PPKM tidak akan berjalan dengan efektif. Menurutnya, masyarakat saat ini sudah jenuh dan lelah dengan adanya pembatasan-pembatasan aktivitas. Aturan yang terdapat di dalam PPKM tidak mungkin dipatuhi oleh masyarakat seutuhnya. “Masalahnya ini masyarakat udah terbiasa aktivitas normal kembali. Enggak akan efektif,” ungkap Pamungkas.

Alih-alih bertujuan untuk menekan laju penyebaran Covid-19, PPKM dinilai dapat memberikan dampak kepada perekonomian masyarakat. “Kalau ini itu dibatasi lagi kayak (PSBB) pertama, yang ada justru menyengsarakan masyarakat untuk mencari penghasilan. Kalau dilakukan juga waktunya kelamaan,” tutup Pamungkas.

Warga Kalibata, Jakarta Selatan, Apuy (30) juga menilai PPKM tidak berjalan dengan efektif, karena selama ini warga sudah terbiasa dengan kelonggaran. Lebih lanjut, perekonomian masyarakat perlahan mulai bangkit. Apabila aktivitas di tempat umum diperketat lagi, Apuy justru cemas mengenai potensi terciptanya dampak buruk yang akan muncul. Misalnya tindak criminal akibat perekonomian yang terdampak. “Takutnya nanti karena dibatasi lagi, pengangguran naik lagi, kriminalitas naik. Makanya saya bilang enggak efektif. Kasusnya sudah terlanjur banyak,” tutup Apuy. 

PPKM sendiri berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM mengandung aturan yang lebih ketat mengenai pembatasan kegiatan masyarakat di tempat umum, sehingga petugas diminta harus lebih tegas menegakkan kedisiplinan  masyarakat dalam memerangi pandemi Covid-19.

Penulis : Dimas Adipratama
Editor : TNA